Ha..ha..PKS Akui Terima Suap Bervariasi: Rp 10-Rp 150 Juta Per Orang

JAKARTA– Kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api yang menyeret sejumlah anggota Komisi IV DPR, dan kini mulai menyeret Menteri Kehutanan MS Kaban terus bergulir. Kemarin Kaban mulai diperiksa KPK. Selain itu, juga terkuak bagaimana praktik suap-menyuap itu terjadi. Anggota Komisi IV dari FPKS mengakui nilai suap bervareasi. Antara Rp 10 -Rp 150 juta.
Uang suap bagi anggota Komisi IV ini ternyata tidak sama nilanya. Besarnya gratifikasi yang diterima anggota komisi berbeda-beda tergantung jabatannya. Juga tergantung sejauh apa anggota komisi berperan dalam upaya kolusi itu.
“Mungkin karena jabatan dari masing-masing, saya mendapat lebih besar dari Pak Tamsil (anggota FPKS juga) karena saya ketua kelompok fraksi,” kata anggota Komisi IV dari FPKS Syamsul Hilal Senin (20/10).
Terdapat 4 orang anggota FPKS di Komisi tersebut yang menerima gratifikasi. Mereka adalah Umung Anwar Sanusi, Syamsul Hilal, Tamsil Linrung dan Suswono. Mereka sebagian kecil dari 40 lebih anggota komisi IV yang semuanya menerima suap.
Umung mengaku menerima cek perjalanan sebesar Rp 10 juta, Syamsul Hilal menerima uang Rp 5 juta dan cek perjalanan sebesar Rp 25 juta, Tamsil Linrung uang Rp 12,2 juta, dan Suswono berupa uang Rp 20 juta dan cek perjalanan Rp 150 juta. Total Rp 372.200.000. Dana itu diterima Syamsul Hilal, Suswono, Umum Anwar dan Tamsil Linrung.
Namun untuk mereka berempat ini, semua uang suap sudah disetorkan ke KPK. Jadi tidak ikut menikmati.
“Keempat orang ini menerima gratifikasi (uang suap.red) pada 14 November 2006, mereka menyerahkan kembali 10 hari setelah menerima uang. Itu tidak melebihi ketentuan UU yang satu bulan,” kata Ketua FPKS Mahfudz Sidik.
Selain menerima gratifikasi pada 14 November 2006, Suswono juga menerima gratifikasi pada 2 Juli 2007 sebesar Rp 150 juta. Namun uang itu sudah dikembalikan pada 5 Juli 2007.
FPKS telah menyerahkan dana gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar. Dana-dana tersebut diperoleh dari usng pelicin sejumlah proyek sejak 2005 hingga pertengahan 2008.
Soal empat anggota FPKS menerima dana gratifikasi dalam pengalihan hutan lindung Tanjungsiapiapi Sumatra Selatan ini sengaja diungkap oleh PKS. Ini untuk memberi penjalasan pada rakyat bahwa PKS tidak ikut terlibat.
“Dana tersebut telah diserahkan ke KPK,” kata Ketua Fraksi PKS Machfudz Sidiq dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Mereka yang menerima gratifikasi itu masing-masing Wakil Ketua Komisi IV Syamsul Hilal, Suswono, Umum Anwar dan Tamsil Linrung. Saat memberikan keterangan itu, Machfudz didamping tiga angota Fraksi PKS yang menerima gratifikasi, minus Umu karena sedang berada di daerah serta kini sudah menjadi anggota Komisi VIII.
Dikatakan Machfudz, keempat anggotanya sejak awal sudah mencium praktik jual beli pengalihan fungsi hutan. Namun, sejak 2005, PKS sudah membuat aturan main untuk menolak secara langsung dan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun karena tidak jelas pemberi dana tersebut, maka gratifikasi tersebut dikembalikan ke negara (KPK).

Dikorek KPK
Sementara itu masih terkait kasus ini, kemarin Menteri Kehutanan MS Kaban diperiksa sekitar 5 jam. Kepada wartawan yang menungguinya, Kaban mengatakan bahwa selama diperiksa oleh pihak KPK, dirinya ditanyai seputar kasus pengalihan hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api Api, Sumsel.
Menurut Kaban yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang ini, prinsipnya Departemen Kehutanan sudah melakukan proses pengalihan hutan tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Ia tegas menepis kalau itu ada hubungan dengan suap yang selama ini melibatkan beberapa anggota Komisi IV DPR.
“Saya tegaskan, proses alih fungsi hutan sudah sesuai prosedur. Dan memang dilakukan untuk kepentingan pembangunan daerah,” kata Menhut di KPK.
Dephut sendiri, katanya, selama ini sudah memberi dispensasi setelah ada rekomendasi dari DPR.
Untuk kasus korupsi yang lain, Kaban menyangkal pula dirinya mengetahui adanya penyimpangan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Menurut hasil dari pemeriksaan BPK, proyek itu telah merugikan negara sebesar Rp 13 miliar, dengan total proyek Rp 180 miliar, di tahun 2007. Di mana alat yang dimaksud tidak ada di lapangan.
Akan tetapi Menhut mengakui, masalah penyimpangan memang terjadi.
“Silakan BPK dan KPK menindaklanjuti penyimpangan itu,” tandasnya.
Namun begitu, Kaban melihat kalau proyek pengadaan SKRT tersebut harus dilanjutkan. Sebab menurutnya, dengan luasnya hutan di Indonesia, maka sistem radio sangat dibutuhkan. Apalagi menurut master plan yang telah dibuat, proyek tersebut harus berjalan hingga 2010.

sumber : koran meteor

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • yang mampir

    • 1,477,859 sejak 01/01/2009
  • dipilih,,,dipilih,,,




  • RSS Umpan yang Tidak Diketahui

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • %d blogger menyukai ini: